Beda Pandang Isu Pilkada Dinilai Positif

ANGGOTA Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mardani Ali Sera menilai perbedaan pandang mengenai wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD sebagai hal yang positif. Sebab, itu dapat membangun diskursus publik yang sehat dan mengarah ke arah perbaikan.

Hal itu berkaitan dengan mayoritas partai politik yang setuju untuk mengembalikan sistem Pilkada menjadi tak langsung, alias dipilih oleh DPRD. Sementara, mayoritas masyarakat menolak usulan itu, seperti yang ditangkap dari survei LSI Denny JA.

"Publik punya hak untuk menilai. Karena sekali dalam lima tahun hak mereka untuk memilih langsung bisa dihapuskan. Tapi pendukung pilkada melalui DPRD juga punya alasan. Bagus terus dijadikan diskursus publik dengan cerdas dan berbasis data," terang Mardani saat dihubungi, Jumat (9/1).

Baca juga : Malam Ini Anies-SBY Bahas Pemenangan Pemilu 2024 di Cikeas

Diketahui, Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut. Padahal di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, usulan itu dimatikan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) oleh SBY.

Makin banyaknya partai politik yang kini mendukung dan mendorong wacana itu bertolak belakang dengan kehendak masyarakat. Survei LSI Denny JA menunjukkan sekitar 66% masyarakat tak ingin kehilangan hak politiknya dan menolak Pilkada tidak langsung.

Adapun Mardani yang merupakan politikus PKS itu menyatakan, partainya belum memutuskan bakal mendukung atau menolak usulan pilkada tak langsung. "Masih mengkaji dan menerima masukan dari NGO," kata dia. (Mir/P-3)