DPR Minta Perpusnas Benahi Ipusnas dan Perawatan Perpustakaan Daerah

ANGGOTA Komisi X DPR RI Bonnie Triyana melontarkan kritik keras terhadap buruknya layanan digital dan memprihatinkannya kondisi fisik perpustakaan di Indonesia. Mulai dari aplikasi perpustakaan digital nasional yang kerap tak bisa diakses, hingga perpustakaan daerah dan koleksi tokoh bangsa yang dinilai kurang terawat.

Kritik tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung DPR RI, Jakarta, Kemarin (14/1).

Bonnie mencontohkan langsung pengalamannya sebagai pengguna layanan perpustakaan digital milik negara. Ia menyebut aplikasi iPusnas kerap mengalami gangguan, bahkan saat masa pemeliharaan sistem seharusnya sudah berakhir.

Baca juga : DPR Soroti Buruknya Perpustakaan Daerah hingga Gangguan Ipusnas

“Kalau lagi malas pergi, saya biasanya akses iPusnas. Tapi belakangan ini iPusnas sering macet,” ujar Bonnie sambil menunjukkan ponselnya di hadapan forum rapat.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengungkapkan, proses mengunduh buku kerap terhenti karena sistem terkunci, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap bahan bacaan. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menurunkan kualitas layanan publik dasar, termasuk akses terhadap pengetahuan.

Tak hanya soal digitalisasi, DPR juga menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan: kondisi fisik perpustakaan di daerah. Bonnie menyebut masih ada 19 kabupaten/kota dan lima provinsi baru yang belum memiliki perpustakaan.

Baca juga : Respons Perubahan Bagi Generasi Muda, Metaverse Menjadi Ruang Baru Literasi Publik di Kota Surakarta

Ia menggambarkan langsung kondisi lapangan yang ditemuinya, di mana koleksi buku hanya disimpan di satu ruangan tanpa pendingin dan perlindungan memadai.

“Saya datang ke sana, koleksinya disimpan di satu ruangan tanpa pendingin; lembab. Kita tahu kelembapan tinggi di Indonesia. Buku itu harus dirawat,” tegasnya.

Bonnie meminta Perpustakaan Nasional tidak sekadar berfungsi administratif, tetapi aktif membimbing dan memastikan standar perawatan perpustakaan daerah terpenuhi.

Perhatian khusus juga diarahkan DPR pada perpustakaan tokoh pendiri bangsa. Bonnie menilai, perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta belum mendapat pengelolaan optimal, padahal menyimpan nilai sejarah yang sangat tinggi.

“Perpustakaan Bung Karno dan Bung Hatta ini juga tolong diperhatikan,” katanya.

Ia mencontohkan kondisi perpustakaan pribadi Bung Hatta di Jalan Proklamasi yang memerlukan perhatian serius. Sementara koleksi buku Bung Karno yang tersebar di Istana Bogor dan Balai Kirti dinilai perlu dibuka aksesnya untuk publik.

“Sebagian buku Bung Karno ada di Istana Bogor, sebagian ada di Balai Kirti. Itu buku-buku yang beliau bawa ketika diasingkan,” jelasnya.

Politikus yang pernah menjadi kurator di Rijksmuseum Amsterdam ini mendorong adanya komunikasi lintas lembaga agar koleksi tersebut dapat diakses publik sebagai sumber pengetahuan sejarah, bukan sekadar disimpan tertutup.

Menanggapi keberhasilan repatriasi 42 naskah kuno Nusantara dari Australia, Bonnie mengapresiasi langkah tersebut sebagai bagian dari upaya dekolonisasi pengetahuan. Namun, DPR mempertanyakan kesiapan negara dalam merawat manuskrip-manuskrip berharga itu.

“Ketika saya lihat anggaran, kira-kira sanggup enggak merawat naskah-naskah kuno yang dipulangkan tadi? Kita saja kadang tidak mampu merawat karena keterbatasan anggaran,” tandasnya.

DPR menegaskan, tanpa prioritas anggaran dan keseriusan perawatan, upaya pemulangan naskah bersejarah berisiko menjadi simbolik semata, tanpa manfaat nyata bagi produksi dan penyebaran pengetahuan nasional. (Z-10)