Komisi II DPR Usulkan Pembentukan Pansus Guna Benahi Perbatasan Papua

KETUA Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengusulkan peningkatan status Panitia Kerja (Panja) menjadi Panitia Khusus (Pansus) guna menangani kompleksitas persoalan di perbatasan Indonesia–Papua Nugini (PNG). Langkah ini diambil untuk memastikan kebijakan di beranda depan negara tersebut lebih komprehensif, terintegrasi, dan berkeadilan.

Rifqinizamy menegaskan bahwa persoalan perbatasan di Papua tidak bisa lagi ditangani secara parsial. Dibutuhkan kewenangan yang lebih luas untuk menyinergikan lebih dari 40 kementerian dan lembaga yang terlibat.

“Kami sepakat hasil Panja ini akan direkomendasikan menjadi Pansus. Secara politik, delapan fraksi di DPR RI akan meminta persetujuan pimpinan fraksi masing-masing agar DPR memiliki kewenangan lebih luas memanggil kementerian lintas komisi,” ujar Rifqinizamy melalui keterangannya, Kamis (5/2/2026).

Baca juga : Mahasiswa Gugat Aturan Recall Anggota DPR ke MK, Nilai Suara Rakyat Diabaikan

Rifqinizamy menjelaskan, pembentukan Pansus nantinya akan menyasar pembenahan menyeluruh, mulai dari penguatan regulasi melalui revisi undang-undang, penataan kelembagaan, hingga optimalisasi koordinasi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI.

“Kawasan perbatasan, khususnya Papua, butuh kebijakan khusus dan kewenangan luas guna meningkatkan pelayanan publik sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, memaparkan pentingnya keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai penggerak ekonomi. Ia mengungkapkan potensi besar produk lokal Papua, seperti tas noken dan hasil pertanian, yang mulai merambah pasar lintas negara.

Baca juga : DPR Soroti Masih Banyaknya Warga RI Berobat ke Malaysia

Data BNPP mencatat, sepanjang tahun 2025, PLBN Skouw di Jayapura telah melayani lebih dari 323 ribu perlintasan orang. "Nilai ekspor melalui PLBN Skouw mencapai Rp45,46 miliar, sementara impor hanya Rp921 juta. Ini membuktikan PLBN adalah mesin pertumbuhan ekonomi kawasan," jelas Makhruzi.

Guna memperkuat kedaulatan dan ekonomi, BNPP berencana menambah dua PLBN baru pada periode 2025–2029, yakni PLBN Waris di Kabupaten Keerom dan PLBN Diki di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Makhruzi berharap dukungan penuh DPR RI, terutama melalui rencana Pansus, agar pembangunan PLBN Waris dapat segera terealisasi. "PLBN bukan hanya simbol kehadiran negara, tetapi garda terdepan untuk meningkatkan taraf hidup warga di perbatasan," tegasnya. (H-2)