DPR Desak Pemerintah Berani Suarakan Sanksi Tegas untuk AS-Israel, Buntut Tewasnya Pemimpin Iran

Penulis: Administrator Pada: Senin, 02 Mar 2026, 17:45 WIB DPR
DPR Desak Pemerintah Berani Suarakan Sanksi Tegas untuk AS-Israel, Buntut Tewasnya Pemimpin Iran

Dok. Fraksi PKB
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh.

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap berani di kancah internasional dengan menyuarakan sanksi tegas terhadap Amerika Serikat (AS) dan Israel. Desakan ini muncul menyusul kabar pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei yang dilakukan oleh kedua negara tersebut.

Oleh menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan serangan nyata terhadap kedaulatan sebuah negara anggota sah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saya mendesak Pemerintah Indonesia untuk berada di garda depan dalam menyuarakan sanksi terhadap Israel dan Amerika Serikat. Kekacauan dan eskalasi ini jelas-jelas dipicu oleh tindakan kedua negara tersebut," ujar Oleh melalui keterangannya, Senin (2/3/2026).

Oleh mengatakan pembunuhan terhadap otoritas tertinggi sebuah negara tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Ia menilai dunia internasional tidak boleh lagi menutup mata terhadap praktik-praktik yang merusak tatanan global.

Oleh menyoroti bahwa dugaan kejahatan perang yang melibatkan AS dan Israel sering terjadi berulang kali, namun hingga kini dinilai belum mendapatkan sanksi yang setimpal dari komunitas internasional.

“Iran adalah anggota PBB yang memiliki hak dan kedaulatan yang harus dihormati. PBB tidak boleh diam. Harus ada tindakan konkret dan tegas. Jika dibiarkan, maka tatanan global akan semakin rusak,” tegasnya.

Lebih lanjut, Oleh menilai penyerangan terhadap Iran telah mencoreng komitmen global terhadap stabilitas dunia. Ia menyebut insiden ini bertolak belakang dengan semangat perdamaian yang seharusnya menjadi landasan hubungan antarnegara.

“Semangat Board of Peace (BoP) seharusnya menjadi landasan untuk menciptakan perdamaian, bukan justru menjadi pembenaran atas tindakan perang. Peristiwa ini mencederai komitmen global terhadap perdamaian dan stabilitas dunia,” pungkasnya. (H-3)