DPR Dorong Ketersediaan BBM di SPBU Jelang Arus Mudik Lebaran

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan pentingnya memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di seluruh SPBU menjelang arus mudik Lebaran. Ia menilai kesiapan pasokan energi menjadi faktor krusial dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang diperkirakan meningkat signifikan selama periode libur hari raya. Hal tersebut disampaikan Nurdin Halid dalam kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di Makassar bersama sejumlah mitra strategis Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pertemuan tersebut, berbagai pemangku kepentingan membahas langkah antisipatif untuk memastikan kesiapan sektor energi dan transportasi menghadapi lonjakan aktivitas perjalanan masyarakat pada musim mudik.

“Peningkatan mobilitas kendaraan selama arus mudik hampir selalu diikuti dengan lonjakan konsumsi BBM di berbagai wilayah, terutama di jalur-jalur utama perjalanan darat,” kata Nurdin dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (9/3). 

Baca juga : Situasi Geopolitik Timur Tengah makin Memanas, DPR Dorong Pemerintah Percepat Kemandirian Energi Nasional

Oleh karena itu, dirinya meminta PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat distribusi serta menjaga stabilitas pasokan BBM di SPBU, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar selama perjalanan.

Selain memastikan ketersediaan energi, Komisi VI DPR RI juga menyoroti kesiapan sektor transportasi nasional yang berada di bawah koordinasi BUMN. Sejumlah operator transportasi seperti PT Angkasa Pura Indonesia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Garuda Indonesia, Citilink, serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan layanan, mulai dari ketersediaan armada hingga kualitas pelayanan bagi penumpang.

Nurdin menekankan bahwa koordinasi yang solid antara pemerintah, BUMN, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga kelancaran arus mudik nasional. Ia menilai kesiapan infrastruktur energi dan transportasi bukan hanya soal operasional semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik yang aman, nyaman, dan andal bagi masyarakat yang melakukan perjalanan ke kampung halaman. (E-4)