Anggota DPR Minta Pemerintah tidak Anggap Remeh Dinamika Geopolitik di Timur Tengah

KETEGANGAN geopolitik di kawasan Timur Tengah dipandang memiliki implikasi strategis bagi Indonesia. Merespons hal itu, Anggota Komisi XII DPR RI Jalal Abdul Nasir menjelaskan dinamika politik yang melibatkan negara-negara kawasan Teluk dinilai berpotensi memengaruhi ketahanan energi nasional, stabilitas fiskal negara, serta daya beli masyarakat.

“Situasi geopolitik di Timur Tengah tidak boleh dipandang sebagai isu yang jauh dari kepentingan Indonesia. Dampaknya dapat langsung dirasakan pada sektor energi dan ekonomi nasional,” ujar Jalal dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/3).

Sebagaimana diketahui, ketergantungan Indonesia terhadap impor energi diketahui masih cukup tinggi. Hal tersebut tercermin dari kebutuhan minyak nasional yang berada pada kisaran 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik masih sekitar 600 ribu barel per hari.

Baca juga : Pemerintah Didorong Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Energi Nasional

“Artinya, lebih dari 60 persen kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk minyak mentah maupun BBM jadi. Kondisi ini membuat Indonesia cukup sensitif terhadap gejolak harga energi global,” jelas Jalal.

Gangguan distribusi energi dunia juga dipahami dapat terjadi ketika jalur perdagangan minyak internasional mengalami ketegangan. Salah satu jalur paling strategis yang sering menjadi perhatian global adalah Selat Hormuz.

“Sekitar 20 hingga 30 persen perdagangan minyak dunia melewati Selat Hormuz. Apabila terjadi gangguan distribusi di kawasan tersebut, harga minyak global hampir pasti terdorong naik,” ungkapnya.

Baca juga : Ketua DPD Minta Pemerintah Mitigasi Dampak Konflik Timur Tengah

Dirinya juga mengingatkan, dampak kenaikan harga minyak dunia dapat memengaruhi kondisi fiskal Indonesia. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sektor energi masih menjadi komponen yang cukup sensitif terhadap perubahan harga minyak.

“Setiap kenaikan sekitar USD10 per barel berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi hingga triliunan rupiah. Pola ini sudah beberapa kali terjadi ketika eskalasi geopolitik meningkat,” kata Jalal.

Selain berdampak pada fiskal negara, dinamika global juga dapat memengaruhi stabilitas pasar keuangan. Perubahan sentimen global sering mendorong arus modal keluar dari negara berkembang.

“Dalam situasi seperti ini, koordinasi kebijakan antara pemerintah dan Bank Indonesia menjadi sangat penting agar inflasi tetap berada dalam target,” tambahnya.

Kenaikan harga energi juga dipahami dapat memberikan efek berantai terhadap sektor lain seperti biaya logistik, harga pangan, tarif transportasi, serta biaya produksi industri berpotensi meningkat apabila volatilitas energi tidak diantisipasi dengan baik.

“Jika tekanan energi tidak diantisipasi secara matang, daya beli masyarakat bisa ikut tergerus. Karena itu, langkah antisipatif harus disiapkan sejak awal,” tegas Jalal.

Momentum dinamika global tersebut juga dinilai dapat menjadi peluang untuk memperkuat fondasi energi nasional. Berbagai langkah strategis dipandang penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

“Indonesia perlu mempercepat peningkatan lifting migas nasional, memperkuat cadangan energi strategis, memperluas pengembangan energi baru terbarukan, serta memastikan subsidi energi semakin tepat sasaran,” ujar Jalal. (Fal/P-3)